
Memori saya masih menyisakan kenangan kejadian ini.
Jum’at, tanggal dan bulan saya lupa di tahun 1992. Seperti biasa, dipagi hari sekitar jam 9, saya sudah meluncur ke Depok untuk sekedar ‘main’ di tempat komputer, dan mengasah sedikit kemampuan komputer saya. Sepulangnya, sebelum Jum’atan, saya mampir ke Kantor Pos Pasar Minggu untuk menge-poskan surat, ah saya lupa buat siapa. Dan pemandangan inilah yang ada di hadapan saya :
“Bu’, minggir bu’…jangan jualan disini…ayo bubar-semua.” Dengan angkuhnya belasan orang berpakaian satpol PP sibuk mengusir kaki lima di Pasar Minggu, yang waktu itu sudah mulai agak semrawut. Saya melihat ibu ini, dengan berkalungkan cabe, jengkol dan pete, membawa bakul, repot mengurusi dagangannya. “Plak, ..plak..plak.. ” Tongkat-tongkat pun mulai beraksi memukuli mereka. Orang-orang ramai mulai berkerumun dan ada yang berteriak-teriak.
“Astagfirullah, bukan begini cara mengajari mereka, mereka cuman cari makan…” batin saya. Pukulan tongkat makin cepat berayun, saya maju ke depan melindungi ibu pedagang tersebut, dan tangan saya pun secara otomatis memberikan tangkisan karate A-gyu-kee, dan menahan tangan sang durjana dibalik seragam satpol. Terjadi debat kusir, saya cuman minta mereka beri sedikit waktu bagi PKL ini untuk berkemas, dan tidak usah pakai main pukul segala.C’mon, they’re just ladies, and your mothers too.
Episode berikutnya dalam hidup saya adalah awal dari pemihakan saya kepada orang-orang tertindas, dimanapun dan kapan-pun. Seperti pedagang2 PKL tersebut.
Ketika beberapa tahun berikutnya saya mampir lagi ke Pasar Minggu, situasinya sudah jauh lebih semrawut. Bahu jalan tidak lagi terambil 1/4, tapi bahkan sudah mengambil satu jalan tersendiri sehingga hanya ada satu jalan yang semestinya satu arah, menjadi dua arah. Efek reformasi di tahun 1998, menambah parah situasi tersebut karena PKL pun bisa menjadi anarkis.
Saya tidak sepenuhnya menyalahkan mereka. Seperti juga PKL di Pancoran, mereka mulai dengan 1-2 orang, dan ada oknum2 PEMDA yang menikmati jasa ‘kebersihan’, dan belum lagi para preman yang memungut jasa keamanan. Secara formal, yang harus bertanggung jawab adalah PEMDA.
PKL,jelas adalah buah dari sistem ekonomi kita yang carut marut. Yang PEMDA lakukan lebih dari sekedar reaksi, ketimbang sebuah solusi cerdas yang mampu menghilangkan masalah. Beri mereka tempat yang layak, beri aturan yang jelas bagi PKL, dan bersihkan bahu jalan dari apapun yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Setelah mereka mendapat tempat yang layak, bukankah nanti pembeli juga akan datang ke lokasi yang telah ditetapkan ? Berikan pemahaman kepada PKL bahwa lokasi yang jauh dari jalan tidak akan mengganggu pendapatan, sebab nanti lama kelamaan ketika masyarakat sudah tahu kemana harus mencari mereka, maka situasinya sama, hanya dipindahkan tempatnya saja.
Apakah PEMDA sudah melakukan langkah tersebut ? Saya yakin tidak, sekali lagi mereka hanya melakukan reaksi, bukan sebuah solusi. Ingat ketika di Bogor, para PKL disuruh libur satu hari karena Presiden mantu ? biar bersih jalan katanya… Atau hanya karena Yang Mulia Presiden akan melintas ?
Saya mungkin bukan orang yang tepat untuk membeberkan solusi atas permasalahan PKL di Jakarta. Banyak orang pintar di BAPPEDA, Tata Kota dan lain-lain, mereka yang punya ilmu dan otorisasi untuk melakukan hal tersebut.
Saya hanya rakyat biasa. Dan tulisan ini hanya mencoba memberikan ilustrasi bahwa permasalahan PKL bukan lah sebuah domain, tapi hanya lintasan dari akar-akar permasalahan yang sudah menggurita sebelumnya.
Salam Dari Sanur,
Mas Jabier