Wajah Dunia Pendidikan Indonesia
Rekan saya hapal mati kata-kata ujaran dari Ki Hajar Dewantara, bapak Pendidikan Indonesia : "Als ik Nederlander waas", if I were a Dutchman, yang ditulisnya dalam sebuah edisi suratkabar pertengahan tahun 1920-an. Sebuah sindiran yang tajam (satire) kepada tingkah laku kolonialis Belanda pada waktu itu, menindas dan berfoya-foya ditengah bangsa yang dijajahnya.
Kita mafhum, pendidikan adalah kunci utama dari sebuah perubahan, karena dengan pendidikan, rakyat yang bodoh menjadi tahu, dari tahu akan dapat mengambil sikap dan tindakan. Model pembelajaran seperti ini akan terus berulang, dan jika masyarakat sudah semakin terdidik, –yang oleh Nurcholis Madjid disebut sebagai embrio civil society–, inilah yang akan menjadi kekuatan utama kontrol terhadap pemerintah.
Apakah dunia pendidikan kita, setelah hampir 60 tahun merdeka, mengalami peningkatan yang signifikan ?
Saya bilang sih tidak. Kita cukup mengganti kata benda Belanda, dengan kata benda Indonesia Kaya. Jadi :
"Pendidikan berkualitas hanya dinikmati oleh mereka yang [Indonesia Kaya],
Hanya [Indonesia Kaya] yang dapat menikmati pendidikan tinggi yang baik, fasilitas kesehatan yang baik, dan kehidupan sosial yang baik;
Dengan tiket masuk universitas yang aje gile, kembali hanya [Indonesia Kaya] yang berhak menikmatinya;
dan lain-lain" [full of crap]
Bagi saya, karena pendidikan adalah kunci perubahan, maka pendidikan haruslah dibuat murah, –dan kalau perlu gratis–, bagi mereka yang memang berbakat, cerdas, pandai, tapi tidak memiliki dana finansial yang cukup untuk pergi ke sekolah.
Saya (mungkin) beruntung dapat menikmati pendidikan tinggi, tapi saya juga merasa jauh lebih beruntung, karena ditengah kondisi finansial yang begitu pas-pasan, saya dapat melaluinya dengan baik.
Selamat Hari Pendidikan !
Denpasar, Mei 2005
Benar, Sejarah itu berulang kembali ke tahun 1900-an,dimana saat itu pewndidikan menjadi barang mewah; yang layak dan berhak mengecap penididkan tidak lain: anak wedana, anak mantri dan anak tuan-noni. Pendidikan saat itu ibarat barang langka dan masa itu dianggap sangat wajar, kenapa tidak ? karena kita masih dijajah. Pertanyaannya, apakah setelah kita merdeka, pendidikan tetap menjadi barang mewah ? bukankah pula, pendidikan adalah hak setiap warga negara dan sudah tentu menjadi kewajiban asasi bagi pemerintah untuk merealisasikannya sebagaimana tertuang pada pasal 31 UUD 45 yang menerangkan bahwasanya Seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan.Jika tidak direlisasikan? kenapa pasal itu tetap ada, sebaiknya di hapuskan -jika tidak ada niat pemerintah saat ini untuk menyelenggrakan pendidikan murah meriah (ngak usah gratis).
Comment by ahmad — May 21, 2005 @ 1:47 pm